Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas melalui kinerja kementerian studi serta kebudayaan sesudah menyaksikan permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir dalam seluruh provinsi.

fakta berbicara lain, sehingga kami seluruh dalam komisi x sangat tidka puas dengan un dan kacau ini. padahal semua kali mencatat katanya persiapannya telah matang, tapi yang terjadi sampai hari ini berbalik kan, papar wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel dalam makassar, senin.

ia mengatakan permasalahan un selama 2013 tak bisa terulang lagi dalam tahun-tahun kedepan.

pihaknya harapkan kepada kemendikbud agar mampu menunjukan permasalahan itu untuk mereka tak mengulangnya selama tahun kedepan.

Informasi Lainnya:

komisi itu telah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh agar menyerahkan penjelasan serta pertanggungjawaban kepada dpr terkait dengan pelaksanaan un 2013.

kita ingin minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan makanya un amburadul begini, bagaimana yang terjadi serta apa rencana mereka pada un 2014, papar syamsul yang ditemani beberapa anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.

ia menyampaikan sampai ketika ini masih ada pihak dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai daripada pencetakan naskah ujian yang tersentralistik hingga materi teknis yang lain.

dpr, katanya, setuju melalui un yang sebagai dijadikan patokan pemerataan studi.

akan akan tetapi, mengenai dengan hasil un yang mau dijadikan dibuat tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia menyatakan perlunya kemendikbud mengakibatkan perhatian yang lain, tidak menyaksikan hasil un.

hasil un itu tak memperlihatkan mutu siswa dan sebenarnya dan ini yang merupakan tantangan kita bersama. harus ada perhatian lain selain daripada hasil un tersebut, ujarnya.

ketua dewan pendidikan sulsel professor halide dan hadir pada diskusi itu menungkapkan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi pada semua provinsi.

ia menyampaikan pesan dengan komisi x dpr itu supaya diutarakan pada kemendikbud mengenai kekecewaan kepada pelaksanaan un.

ia menyatakan dari awal tidak sudah setuju kalau pencetakan un harus dipusatkan selama jakarta.

alasan penolakan tersebut, katnaya, karena letak geografis, terutama selama indonesia pihak timur yang cukup besar agar distribusi soal ujian.

ia menunjukan un dan dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi di jakarta, hendak berpengaruh dalam distribusi.

dari januari lalu aku suda beritahukan ke kemendikbud mengenai risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, namun karena tak didengar dengan begini beginilah hasilnya, ujarnya.

ia menjelaskan kondisi geografis di indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan yang masih kurang bagus makanya distribusi soal ujian membutuhkan masa dan berlalu.

dia menyampaikan yang dituntut supaya badan standar nasional pendidikan (bsnp) dan badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian pendidikan dan kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.

ia menyatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, makanya semua mesti bertanggungjawab, ujarnya.

halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud yang tidak mengerjakan kontrak dengan percetakan mengenai jadwal un.

seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak yang gamblang, termasuk kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.

selain itu, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilakukan oleh guru, ingin tetapi petugas bagian tata upaya-upaya serta terpaksa turun tangan.

oleh sebab tersebut, dia harapkan kepada komisi x dpr untuk bisa menungkapkan keuntungan itu terhadap mendikbud agar kementerian itu menerima saran-sarannya supaya bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan un, seperti ketika ini.