Presiden minta Polri-TNI ambil pelajaran dari kasus Cebongan

presiden susilo bambang yudhoyono membayar semua bagian, khususnya tni juga polri, supaya memetik pelajaran daripada peristiwa penembakan pada lembaga pemasyarakatan (lp) cebongan, yogyakarta, agar kejadian serupa tak berulang.

saya harap semua bagian mendukung proses pengakan hukum sebaik-baiknya lalu petiklah pelajaran, insya allah kehidupan dalam negeri kita kian tertib, ujarnya usai shalat jumat selama kompleks istana presiden, jakarta.

saya dukung langkah-langkah tni serta polri supaya menegakkan hukum juga keadilan, berikan ruang seluas-luasnya supaya mereka berusaha secara profesional, kata presiden.

presiden mengatakan, ia langsung menginstruksikan penanganan angka setelah kepala polri juga panglima tni melaporkan kejadian penyerangan yang menewaskan empat tahanan tersebut.

saya sudah keluarkan instruksi masa itu supaya mengungkap, mendapatkan pelakunya, hukum serta keadilan ditegakkan, juga semua dioperasikan secara profesional, katanya.

Yang Lain: Pembuatan Toko Online - Jasa Pembuatan Toko Online Murah - Jasa Pembuatan Toko Online Murah - Pembuatan Toko Online

jangan sampai negara dituduh membiarkan juga tidak menegakkan hukum dan keadilan. kita ikuti semua proses, tni, utamanya tni ad sudah berinisiatif membentuk tim investigasi, sementara kepolisian dan meneruskan langkah-langkah penyelidikan, gamblang presiden.

ia serta menyatakan kiranya bagaimanapun juga aksi main hakim sendiri tak dapat dibenarkan pada negara hukum meskipun ia kenal aksi tersebut merupakan perwujudan jiwa korsa.

ada perilaku dibandingkan sekelompok orang, pada luar disebut kelompok preman, dan dengan sadis menggarap pembunuhan pada benar bintara kopassus tni ad. tersebut lah awal daripada jiwa korsa serta perlakuan yang luar biasa sadisnya tersebut dan membakar emosi mereka, tuturnya.

kemudian mereka menggarap aksi tersebut, yang tindakan itu sebenarnya dan tak kita benarkan, tegasnya.

presiden menyampaikan kaum pelaku sudah mengakui perbuatannya serta mendapatkan sanksi hukum pas peraturan.

prajurit dan mengerjakan aksi tersebut tampil dengan bertanggungjawab, dengan ksatria, dan siap mencari sanksi hukum tak terpengaruh. demikian serta kaum komandan, akan ikut bertanggungjawab semuanya, ujarnya.

presiden serta mendukung langkah tni dan polri dalam menyelesaikan penanganan persentasi itu berdasarkan hukum juga membayar masyarakat memberikan ruang terhadap mereka untuk membuka tugas dengan profesional.